Pemilihan umum pada tahun 1971 adalah fase kedua pemerintahan orde baru. Pemilu yang diikuti oleh 9 partai politik. Diantara parpol juga terdapat suatu golongan yakni Golkar (Golongan Karya), dan Golkar telah membawa episode baru bagi pemerintahan Presiden Soeharto. Tahun 1971 sampai tahun 1977 memenangkan berbagai “event” yang sangat berarti bagi bangsa Indonesia.
Pada pemilu tahun 1971 Golongan Karya (Golkar) dengan memperoleh 227 kursi ditambah 100 kursi yang diangkat telah menjadi salah satu kunci sukses Presiden Soeharto menjadi orang nomer satu di negeri ini untuk kedua kalinya. Hal di atas tidak terlepas dari langkah taktis yang dilakukan oleh Presiden Soehartoyang mendapat dukungan kuat dari militer yang waktu itu bisa dikatakan sebagai salah satu “pahlawan” yang memegang peranan penting bagi bangsa Indonesia setelah “kesuksesan” menghabisi gerombolan PKI (Partai Komunis Indonesia), terutama yang terkait dengan G 30 S/PKI-nya.
Kemenangan Golkar yang hampir absolut pada pemilu tahun 1971, sebenarnya adalah suatu kemenangan yang hampir tidak pernah terjadi pada suatu negara yang menganut sistem multi partai. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana Golkar bisa menjadi partai single majority bahkan berlangsung hingga pemilu tahun1997 ? Sesuatu yang menurut kami adalah kelebihan dari Presiden Soeharto, yakni langkah-langkah taktisnya dalam kebijakan politik, yang beliau gunakan secara “harmonis” guna mendukung kebijakan-kebijakannya yang lain.
Langkah-langkah politik Presiden Soeharto dalam membangun kekuatan politiknya lebih kuat dan tak tergeser antara lain dengan menjadikan Golkar sebagai soko guru penyangganya. Hala-hal yang dilakukannya antara lain :

Segitiga kekuatan politik orde baru
Suksesi Pak Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia periode 1971-1977 serta berbagai kebijakannya, tidak terlepas dari berbagai elemen pendukung kedudukannya. Dalam pemerintahan orde baru dikenal segitiga kekuatan politik orde baru yang terbentuk sejak tahun 1968 yakni militer, Golkar dan Tekhnokrat yang kekuatannya semakin jelas ketika partai-partai diharuskan melakukan tusi pada tahun 1973. Beberapa arti penting segitiga kekuatan politik tersebut akan coba kita kupas sedikit.
Militer adalah salah satu dan bisa dikatakan sebagai senjata ampuh yang krusial bagi kepemimpinan Soeharto. Militer bertindak sebagai stabilisator dan dinamisator sangat diharapkan untuk menunjang kesuksesan program dari kalangan Tekhnokrat dalam rangka pembangunan ekonomi, maupun program pemerintah yang lain seperti dalam bidang politik. Dominasi militer ini terlihat jelas dalam berbagai jabatan pemerintahan. Keberadaan militer sebagai salah satu kekuatan politik utama pada masa orde baru, sangat berpengaruh terhadap pendidikan politik masyarakat. Sehingga pendidikan politik yang dapat diserap oleh masyarakat salah, pendidikan yang mengacu pada pola establisment penguasa dan masyarakat hanya dipolakan pada kondisi pasif ( Lailatul Izza 1995 : 35 ).
Golkar sebagai salah satu elemen dalam percaturan politik di Indonesia mempunyai fungsi yang vital terutama dalam mensukseskan gagasan-gagasan Presiden Soeharto di Dewan. Kemenangan Golkar yang hampir selalu mutlak dalam pemilu menjadikan posisi Golkar tak tersentuh oleh partai lain. Hal-hal di atas tidak terlepas dari permainan kebijakan Presiden Soeharto dengan membatasi gerak partai politik. Lain kebijakan konsepsi massa mengambang yang disusul dengan pengharusan fusi bagi partai-partai yang ada pada tahun 1973 semakin menguntungkan Golkar karena fusi yang dibentuk yakni PPP dan PDI malah semakin membuat gerak partai tersebut kuat, karena persoalan intern partai yang saling beda pendapat.
Penyangga ketiga dari orde baru adalah para tekhnokrat. Tidak terlepas dari peranan militer yang labil menaruh kepercayaan kepada golongn Tekhnokrat untuk membuat kebijakan nasional, yang dipandang lebih mempunyai keahlian dan pengalaman dalam pembangunan ( Lailatul Izza 1995 : 29 ) dan para tekhnokrat ini adalah orang-orang pilihan Presiden, sehingga dengan mudah Presiden menjadi penentu segala kebijakan. Ketiga elemen tersebut saling terkait dan mendukung kepemimpinan Presiden Soeharto.

Arti penting tahun 1971-1977
Masa 1971-1977 memiliki arti penting dalam catatan kesejarahan di Indonesia tidak hanya pada masa itu tepatnya pada tahun 1971 kita melakukan pemilihan umum untuk kedua kalinya akan tetapi, tahun ini merupakan titik lanjutan orde baru dalam mengatur dunia kepemimpinan di Indonesia.
Periode antara tahun 1971-1977 merangkum dua program kerja pembangunan orde baru yakni REPELITA ( Rencana Pembangunan Lima Tahun ). Yakni PELITA I yakni antara 1 April 1969-31 Maret 1974 dan Program PELITA II yang dimulai pada tanggal 1 April 1974-1 April 1979. PELITA di atas adalah program rencana pembangunan yang berkelanjutan dari orde baru yang tiap pelita mempunyai fokus tersendiri dalam tiap tahapnya. Kebijakan pembangunan dalam setiap PELITA didasarkan atas pola umum pembangunan jangka panjang. Tujuan pembangunan dalam setiap PELITA adalah sama, yakni : pertanian. Ialah meningkatkan penghasilan produsen pertanian, sehingga mereka terangsang untuk membeli barang-barang keperluan sehari-hari yang dihasilkan oleh sektor industri. Perkembangan sektor industri akan menyebabkan pola penghematan devisa disamping dapat meramping tenaga kerja yang cukup banyak ( Marwan Djoened Poesponegoro dkk, 1993 : 443 ). Hal di atas secara teoritis akan sangat baik bagi pembangunan ekonomi Nasional.
Dalam bidang politik pertahanan juga merangkumberbagai peristiwa politik baik dalam negeri maupun luar negeri yang penting. Dalam percaturan politik misalnya terjadi pemfusian partai-partai yang ada pada waktu itu. Yakni Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) yang didominasi oleh golongan islam dan Partai Demokrasi Indonesia ( PDI ) yang umumnya beranggotakan golongan nasionalis dan kristen. Presiden Soeharto yang memonopoli suara di dewan, dengan mengangkat 600 dari 1000 anggota MPR dan dalam DPR Presiden Soeharto mengangkat 100 orang sedang 400 orang anggota dewan yang lain umumnya didominasi oleh Golkar. Dalam percaturan politik luar negeri Indonesia (orde baru) juga menjadi fungsi dan peran yang cukup penting seperti menjadi tuan rumah KTT ASEAN yang berlangsung di Bali 1977 dan bergabungnya Timor Timor menjadi Propinsi ke-27 Indonesia pada tahun 1974.
Namun konsentrasi utama Presiden Soeharto banyak terfokus urusan dalam negeri. Ia menginginkan Indonesia yang tidak “menonjol”. Ia berusaha memusatkan perhatiannya ke dalam negeri dan menjauhkan Indonesia dari mata dunia Internasional ( Jeffry A. Winter, 1999 : VIII ) memang pendapat tidak sepenuhnya Presiden Soeharto menjauhkan Indonesia dari mata dunia internasional, itu dapat kita lihat dari beberapa perannya dalam KTT ASEAN, namun pendapat Winter di atas juga ada benarnya terutama pada masa 1971-1977 dimana pada masa ini dapat dikatakan sebagai masa tindak lanjut dari pimpinan orde baru yang dimulai sejak pengangkatan Presiden Soeharto tahun 1967 sebagai hasil pemilu.
Pemerintahan orde baru antara tahun 1971-1977 bisa di katakan sebagai fase penting orde baru dalam mengokohkan posisinya terutama dalam percaturan politik dalam negeri. Dengan politik harmoninya yakni pembangunan ekonomi yang diimbangi dengan penataan kondisi sosial politik yang kondusif. Hal inilah yang menurut kami salah satu kunci keberhasilan pembuatan kebijakan-kebijakan orde baru –Presiden Soeharto- meskipun terkadang hal itu mengekang tumbuhnya kebebasan berdemokrasi.