Perang Dingin adalah salah satu isu politik terpenting pada periode awal pasca perang. Perang ini muncul karena ketidaksepakatan yang berkepanjangan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat.
Pasaca Perang Dunia II, rasa permusuhan timbul lagi. Amerika Serikat berharap bisa berbagi konsep kemerdekaan, persamaan dan demokrasi. Amerika Serikat menempatkan posisi berada dalam pendukung perdagangan bebas dan ingin menghapus hambatan dagang. Amerika Serikat melakukan itu semua untuk menciptakan pasar bagi industri dan pertanian Amerika. Pengurangan hambatan dagang diyakini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam dan luar negeri. Dan mendukung stabilitas dengan teman dan sekutu Amerika.
Uni Soviet punya agenda sendiri, Rusia masih memegang teguh pemerintahan yang terpusat dan otokrasi. Selama perang ideologi Marxis-Leninis memang tidak terlihat, akan tetapi masih dijadikan panduan kebijakan Soviet. Uni-Soviet ingin segera bangkit dari kehancuran pasca perang dan melindungi diri dari konflik seperti itu.

Asal usul Perang Dingin
Perang Dingin berkembang saat perbedaan-perbedaan tentang bentuk dunia pasca perang telah menciptakan kecurigaan antara Amerika Serikat dengan Uni-Soviet. Konflik pertama dalam perang ini berkaitan dengan Polandia. Moskow ingin pemerintahan dibawah Soviet, sedangkan Amerika mengingankan pemerintahan yang independen dan representatif sesuai dengan model barat. Konfrensi Yalta pada bulan Februari 1945 menghasilkan kesepakatan yang salah satu isinya yaitu janji akan pemilu yang bebas di Polandia. Pertentangan kedua negara semakin runcing setelah diadakannya pertemuan antara Presiden Amerika dengan Mentri Luar Negeri yang kemudian berakhir dengan ketersinggungan menteri luar negeri Soviet.
Pasca bulan-bulan terakhir PD II, Soviet berhasil menduduki seluruh Eropa Tengah dan Timur. Moskow memberikan bantuan militer kepada partai-partai komunis untuk menghancurkan partai-partai demokratis di Eropa Timur. Dan puncaknya terjadi pada peristiwa kudeta di Cekoslowakia tahun 1948.
Pencegahan terhadap meluasnya pengaruh Uni Soviet menjadi kebijakan Amerika Serikat pada pasca perang. Penerapan penting pertama yaitu dengan doktrin pencegahan yang dilakukan di wilayah Timur Laut Tengah. Pencegahan juga membutuhkan bantuan ekonomi yang besar untuk membantu negara-negara Eropa Barat yang hancur akibat perang. Dengan jumlah negara yang begitu banyaknya di wilayah tersebut, Amerika Serikat khawatir bahwa partai komunis yang diarahkan ke Moskow akan mengambil keuntungan dari peran mereka semasa perang dengan Nazi dan memegang kendali pemerintahan. Pada tahun 1947 Marshall meminta negara-negara Eropa yang sedang bermasalah untuk membuat doktrin lain. Soviet juga ikut berpartisipasi dalam pertemuan pertama lalu memisahkan diri dan bukanya berbagi data ekonomi tentang sumber dan problem mereka. Selanjutnya Soviet menyerahkan kepada barat. Keenam belas negara menyodorkan permintaa bantuan yang totalnya sebesar $17 miliar untuk periode empat tahun. Bantuan ini dijuluki “Rencana Marshall” atau “Marshall Plan” dan secara luas dianggap sebagai salah satu usulan kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang dianggap paling sukses dalam sejarah.
Pasca perang, Jerman dibagi menjadi zona pendukung Amerika Serikat, Soviet, Inggris dan Perancis. Ketika dunia barat mengumumkan niatnya untuk membentuk negara federal dari zona mereka sendiri, stalin melayangkan protes. Tanggal 23 Juni 1948, pasukan Soviet memblokade Berkin, menutup semua jalan dan akses rel dari barat.
Para pemimpin Amerika takut hillangnya Jerman sebagai awal kehilangan Eropa. Oleh sebab itu dalam serangkaian tindakan yang dikenal sebagai Angkutan Udara Jerman. Pesawat Amerika, Prancis dan inggris mengirim hampir 2.250.000 ton barang dan batu bara. Stalin mencabut blokade setelah 231 hari dan 277.264 penerbangan.
Dominasi Soviet di Eropa Timur mengkhawatirkan negara barat. USA memimpin usaha membuat persekutuan angkatan bersenjata agar langkah pencegahan yang sebelumnya mengandalkan usaha ekonomi makin lengkap. Pada tahun 1949, USA dan 11 negara lain membentuk Pakta Pertahanan Atlantik Utara  ( North Antlatic Treaty Organization, NATO ).

Menurut pendapat George C. Lodge, dengan mengutip dari The oxford English Dictionary, mendifinisikan Kapitalisme sebagai penumpukan modal (Capital accumulation) yang merupakan ciri utama yang melekat pada sistem Kapitalisme.Sedangkan menurut Houman Shadap dikatakan bahwa Kapitalisme sebagai pemisahan secara mutlak antara urusan ekonomi dengan urusan negara, seperti pemisahan antara urusan agama dengan urusan negara. Dari definisi itu menyebutkan dalam kapitalisme terkandung sebuah prinsip yang melarang adanya otoritas negara untuk turut camput tangan dalam masalah ekonomi.

Menurut Karl Marx ( 1818- 1883) yaitu seorang filosof dari Jerman ayng sejak masa mudanya telah menganalisis dan mengkritisi masyarakat kapitalis, mengatakan bahwa dari segi proses, kapitalisme adalah system ekonomi yang hanya mengakui satu hukum, yaitu hukum tawar menawar. Dengan demikian, dalam pandangan marx, kapitalisme adalah system ekonomi yang bebas, yakni bebas dari pembatasan oleh penguasa, bebas dari pembatasan produksi. Sebagaimana dikutip Franz Magnis Suseno, Marx berpendapat bahwa yang paling menentukan dalam Kapitalisme adalah keuntungan yang lebih besar.

Karena itulah Karl Marx, sebagaimana dikutip Gidden, menyatakan bahwa pengejaran keuntungan merupakan hal yang hakiki dalam kapitalisme. Sedangkan menurut Max Weber, sebagaimana yang dikutip oleh Gidden, juga mengatakan bahwa segi utama dari semangat Kapitalisme (modern) adalah perolehan uang sebanyak-banyaknya dikombinasikan dengan menghindari secara ketat menikmatinya sama sekali secara spontan. Dari pendapat ini weber hendak menyatakan bahwa kapitalisme, identik dengan pencarian ( pemupukan ) keuntungan dan keuntungan yang terus diperbesar melalui usaha-usaha yang bersifat kapitalistik secara rasionaldan tiada henti.

Dalam teori adam Smith persaingan bebas dimaksudkan untuk diberlakukan bagi pengusaha demi kebaikan masyarakat umumnya. Jika setiap pengusaha bersaing secara bebas untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan konsumen, maka yang diuntungkan adalah konsumen atau masyarakat umumnya. Berlakunya persaingan bebas, merupakan refleksi dari konsep perjuangan untuk hidup, dan inikah yang melandasi mekanisme pasar bebas.

Berdasarkan ideologi kapitalisme, jumlah dan macam kapitalisme, jumlah dan macam produksi tidak oleh kebutuhan alamiah manusia, melainkan sebaiknya kiebutuhan manusia terus dikembangkan agar mau menampung hasil produksi. Sistem ini berhasil memperluas penawaran barang dan pelayaran bagi masyarakat melalui pembaharuan teknologi. Terwujudlah kemudian apa yang dinamakan masyarakat konsumtif, dimana mereka secara otomatis akan memperluas kebutuhan - kebutuhannya sesuai dengan barang yang dilemparkan ke pasar oleh para produsen.

Ideoligi kapitalisme sebenarnya sangat mengagungkan ilmu dan teknologi dan mengingkari nilai-nilai intrinsik alam. Sebagaimana dikatakan oleh futorolog Hermann Kahn yang dapat dianggap dapat mewakili penganut kapitalisme, bahwa tehnologi adalah motor kemajuan dan ilmu adalah bahan bakarnya. Ilmu yang menjadi landasan kapitalisme adalah ilmu yang landasan aksiologinya didasarkan pada ideal Francis Bacon, yang menyatakan bahwa tujuan ilmu adalah untuk mengusahakan posisi yang lebih menguntungkan bagi manusia dalam menghadapi alam. Ideal Francis Bacon ini menerima ajaran dominium terrae, sebagai mandate untuk menguasai alam.

Atas dasar ini maka dapat dipahami pernyataaan Franz Magnis Suseno, yang menyatakan bahwa dalam kapitalisme, sumber daya balam adalah hanya dijadikan sarana belaka untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dari pernyataaan Suseno ini dapat dijelaskan bahwa kapitalisme mengkonsepsikan lingkungan dalam pandangan yang antroposentik. Otto soemarwoto menyebutkan, ontroprosentisme ialah pandangan manusia terhadap lingkungan hidup yang menempatkan kepentingan manusia dipusatnya. Sedangkan menurut Dale T. Snauwaert, Pandangan antroprosentris menolak keberadaan nilai nilai intrinsik alam. Dari pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa pandangan antroposentrik menimbulkan implikasi bahwa lingkungan dipandang tidak lebih dari sekedar obyek yang hanya memiliki nilai sejauh ia dapat memenuhi kepentingan manusia. Dengan kata lain, lingkungan dapat diekploitasi demi kepentingan manusia.

Pemilihan umum pada tahun 1971 adalah fase kedua pemerintahan orde baru. Pemilu yang diikuti oleh 9 partai politik. Diantara parpol juga terdapat suatu golongan yakni Golkar (Golongan Karya), dan Golkar telah membawa episode baru bagi pemerintahan Presiden Soeharto. Tahun 1971 sampai tahun 1977 memenangkan berbagai “event” yang sangat berarti bagi bangsa Indonesia.
Pada pemilu tahun 1971 Golongan Karya (Golkar) dengan memperoleh 227 kursi ditambah 100 kursi yang diangkat telah menjadi salah satu kunci sukses Presiden Soeharto menjadi orang nomer satu di negeri ini untuk kedua kalinya. Hal di atas tidak terlepas dari langkah taktis yang dilakukan oleh Presiden Soehartoyang mendapat dukungan kuat dari militer yang waktu itu bisa dikatakan sebagai salah satu “pahlawan” yang memegang peranan penting bagi bangsa Indonesia setelah “kesuksesan” menghabisi gerombolan PKI (Partai Komunis Indonesia), terutama yang terkait dengan G 30 S/PKI-nya.
Kemenangan Golkar yang hampir absolut pada pemilu tahun 1971, sebenarnya adalah suatu kemenangan yang hampir tidak pernah terjadi pada suatu negara yang menganut sistem multi partai. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana Golkar bisa menjadi partai single majority bahkan berlangsung hingga pemilu tahun1997 ? Sesuatu yang menurut kami adalah kelebihan dari Presiden Soeharto, yakni langkah-langkah taktisnya dalam kebijakan politik, yang beliau gunakan secara “harmonis” guna mendukung kebijakan-kebijakannya yang lain.
Langkah-langkah politik Presiden Soeharto dalam membangun kekuatan politiknya lebih kuat dan tak tergeser antara lain dengan menjadikan Golkar sebagai soko guru penyangganya. Hala-hal yang dilakukannya antara lain :

Nelson Mandela mendeskripsikan apartheid sebagai “kaum yang terlalu memilah siapa yang miskin dan siapa yang kaya... siapa yang hidup dalam kemewahan dan siapa yang hidup dalam kekumuhan... siapa yang layak mendapatkan makanan, pakaian dan pelayanan kesehatan... dan siapa yang layak hidup dan siapa yang harus mati.”

Apartheid adalah sistem diskriminasi dan pemisahan rasis yang berkuasa di Afrika Selatan dari tahun 1948 hingga akhirnya dihapuskan di awal 1990-an.  Dengan mengembangkan diskriminasi terhadap orang-orang kulit hitam selama bertahun-tahun, National Party atau Partai Nasional menerapkan apartheid sebagai model untuk memisahkan pembangunan bagi berbagai ras yang berbeda, meski pada kenyataannya kebijakan tersebut hanya bertujuan untuk melindungi kepentingan orang kulit putih.  Kebijakan tersebut mengklasifikasikan masyarakat sebagai orang kulit putih, Bantu (kulit hitam), kulit berwarna (ras campuran), atau Asia.  Manifestasi kebijakan ini termasuk tidak memiliki hak pilih, pemisahan areal permukiman dan sekolah, pas khusus untuk bepergian dalam negeri untuk orang kulit hitam, dan kendali sistem peradilan yang dipegang oleh orang kulit putih.

Sebagai bagian dari usahanya untuk menghapuskan praktik ini selama beberapa dekade, PBB pada tahun 1973 mengesahkan Konvensi Internasional tentang Penindasan dan Hukuman terhadap Apartheid, yang diratifikasi oleh 101 Negara.  Konvensi ini menyatakan apartheid sebagai suatu pelanggaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara individual.  Konvensi ini juga mendeskripsikan apartheid sebagai sebuah rangkaian “tindakan tanpa perikemanusiaan yang dilakukan untuk membangun dan mempertahankan dominasi kelompok ras tertentu terhadap kelompok ras lainnya dan secara sistematis melakukan penindasan terhadap mereka.” Hal ini termasuk pengabaian hak terhadap kehidupan dan kemerdekaan, perusakan kondisi hidup dengan tujuan untuk menghancurkan kelompok tertentu, tindakan legislatif untuk mencegah partisipasi kelompok tersebut dalam kehidupan kebangsaan, pembagian populasi berdasarkan kelompok ras, dan eksploitasi terhadap buruh dari kelompok tertentu. Konvensi tersebut juga menyatakan apartheid sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.